Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu adalah sebagai berikut :

  1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat membawahi:
  • Sub Bagian Program dan Pelaporan
  • Sub Bagian Umum dan Keuangan
  1. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan membawahi:
  • Seksi Perencanaan dan Bina Teknis
  • Seksi Pengawasan Lingkungan dan Pengaduan
  • Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  1. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan membawahi:
  • Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  • Seksi Pemeliharaan Lingkungan
  • SeksiPembinaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3
  1. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi:
  • Seksi Pelayanan Kebersihan
  • Seksi Pengolahan Persampahan
  • Seksi Pertamanan

 

  1. Tugas dan Fungsi

A.    Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang lingkungan hidup
  2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang lingkungan hidup
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
  4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dibidang lingkungan hidup
  5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup
  6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang lingkungan hidup
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

B.    Sekretariat

  • Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan
  • Dalam melaksanakan tugas, Sekretariatmenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
  2. Pengelolaan administrasi kepegawaian
  3. Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian
  4. Pengelolaan administrasi perlengkapan
  5. Pengelolaan urusan rumah tangga
  6. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi
  7. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data lingkungan hidup
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan
  1. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang
  2. Pengelolaan kearsipan Dinas
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
  4. Pengelolaan administrasi keuangan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

 

(3)  Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi
  2. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan
  3. Melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
  4. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
  5. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  7. Melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

(4) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat
  2. Melaksanakan penggandaan naskah dinas
  3. Mengelola kearsipan Dinas
  4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
  5. Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi
  6. Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan
  7. Menyusun usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris
  8. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai dengan formasi
  9. Menyusun analisis jabatan pegawai
  10. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional
  11. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis, dan fungsional
  12. Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar
  13. Menyusun usulan pensiun
  14. Mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja Dinas
  15. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai
  16. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
  17. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
  18. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan lainnya
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C.     Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan

  • Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan mempunyai tugas merencanakan program, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang perencanaan, KLHS, pengawasan, pengaduan, penaatan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
  • Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  1. Perencanaan program bidang tata lingkungan dan penaatan
  2. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang tata lingkungan dan penaatan
  3. Penyusunan standar operasional prosedur bidang tata lingkungan dan penaatan
  4. Pengendalian data informasi bidang tata lingkungan dan penaatan
  5. Perumusan kebijakan tata lingkungan
  6. Perumusan kebijakan perencanaan, penaatan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
  7. Perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  8. Penyusunan dokumen RPPLH
  9. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  10. Penyusunan neraca Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup
  11. Pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
  12. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL–UPL, Izin Lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
  13. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan pemberian rekomendasi izin lingkungan
  14. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  15. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  16. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayananan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
  17. Pelaksanaan penelaahan, verifikasi, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
  18. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat
  19. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota
  20. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota
  21. Penyusunan profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  22. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dan penghargaan lingkungan hidup
  23. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota
  24. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan dan penaatan
  25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Perencanaan dan Bina Teknis mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  • Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  1. Menyusun inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
  2. Menyusun dokumen, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
  3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  4. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
  5. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regoinal Bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
  6. Melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion
  7. Menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
  8. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  9. Menyusun dan mengoperasionalkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)
  10. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  11. Menyusun dan mengesahkan KLHS Kota
  12. Melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS dan fasilitasi pembinaan KLHS
  13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS
  14. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
  15. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
  16. Menyusun Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar dan Konsultan) dan pelaksanaan proses izin lingkungan
  17. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dalam dokumen lingkungan
  18. Memberikan rekomendasi teknis permohonan izin PPLH
  19. Melaksanakan pembinaan lisensi dan evaluasi kinerja Komisi Penilai AMDAL daerah Kota Batu
  20. Melaksanakan kebijakan dan penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang kajian dampak lingkungan
  21. Melaksanakan evaluasi kinerja, tindak lanjut (analisa lingkungan) dan pelaporan pelaksanaan di bidang kajian dampak lingkungan hidup
  22. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Pengawasan Lingkungan dan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  4. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  5. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  6. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
  7. Membentuk Tim Monitoring dan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan
  8. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran PPLH
  9. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup
  10. Menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
  11. Melaksanakan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan lingkungan hidup bagi penegakan hukum lingkungan hidup
  12. Melaksanakan penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penaatan hukum lingkungan hidup
  13. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penilaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap penaatan hukum lingkungan hidup
  14. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
  15. Melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH
  16. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan
  17. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
  18. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
  19. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
  20. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan
  21. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH
  22. Melaksanakan pengawasan limbah B3
  23. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
  24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  4. Menyusun kebijakan, identifikasi, verifikasi, dan validasi, serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH
  5. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional, dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan PPLH
  6. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat
  7. Melaksanakan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  8. Melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  9. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  10. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  11. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  12. Menyiapkan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
  13. Mengembangkan materi dan metode, serta penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup
  14. Melaksanakan diklat, identifikasi kebutuhan diklat, dan penyuluhan lingkungan hidup
  15. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup
  16. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
  17. Melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup
  18. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan, serta pembentukan Tim Penilai Penghargaan yang kompeten
  19. Memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
  20. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup, serta hubungan kerja sama antar daerah, dalam dan luar negeri di bidang lingkungan hidup
  21. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan
  22. Melaksanakan peningkatan peran serta dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
  23. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
  24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.    Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan

  • Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas merencanakan program, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan di bidang keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan
  • Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
  1. Perencanaan program bidang pengendalian dan penanggulangan
  2. Pencemaran lingkungan
  3. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
  4. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
  5. Pengendalian data informasi bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
  6. Perumusan kebijakan teknis pencegahan pencemaran lingkungan dan standarisasi lingkungan
  7. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan
  8. Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
  9. Pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
    1. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
  10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
  11. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
  12. Pembuatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL dan Biogas)
  13. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
  14. Penyusunan profil emisi GRK
  15. Perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
  16. Pemantauan, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
  17. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati
  18. Perumusan kebijakan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan Limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), serta pelaksanaan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
  19. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
  20. Pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan perizinan Limbah B3 medis
  21. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan Limbah B3
  22. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
  23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan seksi
  4. Menentukan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan
  5. Melaksanakan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan
  6. Melaksanakan penyusunan kebijakan operasional, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
  7. Melaksanakan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
  8. Melaksanakan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
  9. Menentukan baku mutu sumber pencemar
  10. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
  11. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
  12. Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi
  13. Membuat Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL dan Biogas)
  14. Melaksanakan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  15. Melaksanakan proses izin pembuangan limbah cair
  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  4. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam
  5. Melaksanakan pembinaan upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK, dan penyusunan profil emisi GRK
  6. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati
  7. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
  8. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan dan pemanfaatan konservasi keanekaragaman hayati
  9. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
  10. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian GRK
  11. Melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi potensi sumber daya alam
  12. Melaksanakan fasilitasi pembinaan perlindungan sumber daya alam
  13. Melaksanakan pelayanan informasi pelestarian dan kegiatan konservasi, serta kegiatan keanekaragaman hayati
  14. Melaksanakan pembinaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
  15. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan kemerosotan keanekaragaman hayati
  16. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya air
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Pembinaan Persampahan dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  4. Melaksanakan penyusunan informasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota
    1. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah
    2. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota lain dan/atau badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
    3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, serta melakukan kajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah
    4. Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah
    5. Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan program kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta penyusunan kebijakan perijinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
    6. Melaksanakan perizinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
    7. Menyediakan sistem perizinan yang transparan dan menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
    8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
    9. Melaksanakan kebijakan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan), serta pelaksanaan perizinan, pengumpulan, penyimpanan sementara, dan pengangkutan Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
    10. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota
    11. Melaksanakan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan perizinan Limbah B3 medis
    12. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan Limbah B3
    13. Memberikan rekomendasi izin Tempat Penampungan Sementara (TPS) B3
    14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
    15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

E.  Bidang Kebersihan dan Pertamanan

(1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunai tugas merencanakan, mengkaji, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kegiatan bidang kebersihan dan pertamanan

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Perencanaan program bidang pengelolaan persampahan
  2. Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengelolaan persampahan
  3. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan persampahan
  4. Pengendalian data informasi bidang pengelolaan persampahan
    1. Penyusunan informasi dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota
    2. Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah
    3. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota lain dan/atau badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
    4. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan sampah Kabupaten/Kota serta melakukan kajian pengelolaan sampah sesuai karakter wilayah
    5. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah
    6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan program kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, serta penyusunan kebijakan perijinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
    7. Pelaksanaan perizinan pendaur-ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan swasta
    8. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
    9. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
    10. Pelaksanaan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST
    11. Penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah dan memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
    12. Penyusunan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
    13. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan sampah,dan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten/Kota
    14. Penetapan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah
    15. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
    16. Penginventarisasi GRK sektor persampahan
    17. Pendataan dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau kawasan kota dan taman kota
    18. Pemeliharaan dan perawatan tanaman pada jalan daerah, ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan taman kota
    19. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan taman kota
    20. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan
    21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
  • Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
    2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
    3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
    4. Melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
    5. Melaksanakan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan TPA/TPST
    6. Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah dan memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah
    7. Melaksanakan penyusunan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
    8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
    9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pengolahan Persampahan mempunyai tugas sebagai berikut:
    1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
    2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
    3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
    4. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembatasan, pendaur-ulangan dan pemanfaatan kembali sampah tingkat Kabupaten/Kota
    5. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan sampah,dan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala Kabupaten/Kota
    6. Melaksanakan penetapan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah
    7. Melaksanakan pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan open dumping
    8. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
    9. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
    10. Melaksanakan inventarisasi GRK sektor persampahan
    11. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pemulung
    12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
    13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pertamanan mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi
  3. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Seksi
  4. Melaksanakan pendataan dan pemetaan lokasi ruang terbuka hijau kawasan kota dan taman kota
  5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tanaman pada jalan daerah, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), dan taman kota
  6. Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan taman kota
  7. Melaksanakan analisis permasalahan pemanfaatan kawasan taman
  8. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi barang milik daerah berupa taman beserta kelengkapannya
    1. Melaksanakan teknis operasional penagihan retribusi daerah
  9. Melaksanakan pendataan jumlah wajib retribusi dan besaran penerimaan retribusi Seksi, serta administrasi retribusi
  10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya